Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur diberi amanah untuk memangku 28 unit kawasan konservasi yang terdiri dari 8 kawasan cagar alam, 6 kawasan suaka margasatwa, 12 kawasan taman wisata alam dan 2 kawasan taman buru. Disamping itu BBKSDA NTT juga melaksanakan tugas koordinasi bimbingan teknis pengeloaan taman hutan raya yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta melaksanakan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Teknis KSDA mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosisitemnya.

Jumlah kawasan yang cukup banyak dengan letak dan posisi yang menyebar pada pulau-pulau yang ada di Provinsi NTT, menyebabkan peran dan fungsi dalam melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat mengalami sangat banyak kendala.  Belum lagi dengan panjangnya birokrasi serta tidak adanya mekanisme atau prosedur yang jelas bagi petugas selain menyebabkan ketidak pastian waktu penyelesaian pelayanan, lambatnya pelayanan kepada masyarakat juga dapat memberikan peluang terjadinya praktek KKN.

Dalam rangka mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai reformasi birokrasi, BBKSDA NTT turut mencanangkan program mutu pelayanan publik yang bersih dari KKN. Luasnya wilayah kerja dan terdiri dari pulau-pulau, serta terbatasnya sumber daya manusia membuat peningkatan mutu pelayanan publik ini cukup sulit untuk dilaksanakan secara optimal, terutama pelayanan perizinan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) dan Peredaran TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar).

Mengingat ditetapkannya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah pengembangan destinasi wisata oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diperkirakan akan berimbas pada peningkatan kunjungan pada kawasan konservasi, baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian, maupun peliputan oleh media nasional dan internasional. Hal ini akan berpotensi meningkatkan jumlah pemohon SIMAKSI yang akan melakukan berbagai kegiatan di kawasan konservasi. Perkembangan terbaru yang terjadi saat ini adalah masuknya jenis kayu sonokeling dalam daftar apendiks II CITES dan jenis ini sangat banyak terdapat di NTT. Hal ini berpotensi untuk meningkatnya jumlah pemohon izin edar dan surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri (SATS-DN) di masa yang akan datang. Kemungkinan dimasa yang akan datang masih akan banyak lagi perusahaan yang akan mengajukan izin edar TSL. Konsekuenasi dari meningkatnya jumlah perusahaan pemegang izin edar ini akan meningkatkan juga permohonan terhadap SATS-DN untuk mengangkut satwa, kayu, dan jenis tumbuhan lainnya yang berada di bawah kewenangan BBKSDA NTT.

Pengurusan perizinan secara konvensional yang dilaksanakan selama ini sangat menyulitkan bagi masyarakat karena proses pengurusan membutuhkan waktu yang lama, serta biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi. Terdapat gap yang cukup lebar antara kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat terhadap layanan perizinan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA NTT.

Kondisi nyata yang dihadapi di lapangan oleh BBKSDA NTT terkait dengan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut:

1)          Luasnya wilayah kerja BBKSDA NTT yang terdiri dari pulau-pulau;

2)          Tingginya biaya transportasi pemohon dalam pengurusan perizinan pengusahaan TSL dan Simaksi;

3)      Banyaknya bandara dan pelabuhan laut sebagai tempat pintu keluar peredaran TSL dan pintu masuk pengunjung kawasan konservasi (pemohon SIMAKSI);

4)          Terbatasnya Sumber Daya Manusia BBKSDA NTT;

5)          Adanya kecenderungan terjadinya peredaran TSL secara illegal;

6)    Adanya kecenderungan orang masuk kawasan konservasi tanpa izin karena kesulitan akses dalam memperoleh SIMAKSI;

7)   Pelayanan perizinan secara manual menyulitkan petugas lapangan dalam melakukan klarifikasi kesesuaian izin peredaran TSL dan SIMAKSI;

8)          Website BBKSDA NTT sudah tidak aktif lagi.

 Untuk menghilangkan gap yang ada dalam pelayanan perizinan ini perlu dilakukan terobosan-terobosan agar program peningkatan mutu pelayanan publik ini dapat diwujudkan. Salah satu terobosan yang paling mungkin dilakukan adalah menerapkan sistem pelayanan perizinan berbasis online untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan target hasil intervensi yang diharapkan sebagai solusi untuk menghilangkan gap tersebut

Untuk mencapaian pelayanan prima pelayanan perizinan di BBKSDA NTT, sangat disarankan program pelayanan berbasis online ini tidak hanya terbatas pada pelayanan perizinan SIMAKSI dan Peredaran TSL saja, namun harus dilaksanakan terhadap semua jenis perizinan seperti Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air, Izin Usaha Jasa Wisata, Izin Usaha Sarana Wisata, dan lain sebagainya.

Manfaat dari penerapan pelayanan perizinan berbasis online, yaitu :

1)     Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan SIMAKSI dan peredaran TSL pada BBKSDA NTT;

2)          Dapat membantu mengatasi kekurangan sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan publik;

3)          Dapat meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;

4)       Dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, mengurangi biaya transportasi, akomodasi dan waktu pengurusan izin;

5)          Mengurangi resiko terjadinya interaksi langsung antara pemohon dan petugas.

©Zaidi - BBKSDA NTT