Labuan Bajo, Balai Besar KSDA NTT, Senin, 18 November 2024 Bertempat di Gedung Visitor Center Taman Nasional telah dilaksanakan serah terima satwa liar dilindungi dengan jenis Biawak Komodo (Varanus komodoensis) dari Balai Besar KSDA Jawa Timur.
SERAH TERIMA SATWA LIAR BIAWAK KOMODO (Varanus komodoensis) HASIL PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Satwa liar Komodo tersebut merupakan hasil penanganan tindak pidana di bidang KSDAHE oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur tanggal 13 Maret 2024, yang dititipkan kepada BBKSDA Jawa Timur berdasarkan surat No.B/2407/III/PAM.5.3/2024/Ditreskrimsus, dan telah inkrah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.862/Pid.Sus/LH/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024.
Proses hukum tindak pidana dalam kasus ini, telah Inkrah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 862/Pid.Sus/LH/2024/PN Sby, tanggal 11 Juli 2024, dimana: menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan
denda Rp.10.000.000,00 subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) ekor Komodo (Varanus komodoensis) dalam keadaan hidup, dikembalikan ke negara melalui BBKSDA Jawa Timur.
Berdasarkan hasil uji tes geneologi dari Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM, satwa Komodo tersebut merupakan komodo dengan wilayah sebaran habitat alami dari Pulau Flores bagian utara.
Sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian satwa komodo tersebut, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 telah dilaksanakan serah terima satwa komodo antara BBKSDA Jawa Timur dengan BBKSDA NTT berlokasi di Komodo Vicitor Center Balai Taman Nasional Komodo. Selanjutnya Komodo tersebut akan dilepasliarkan di kawasan TWAL 17 Pulau (Pulau Ontoloe) Kab. Ngada, dan dilakukan pemantauan perilaku dan pergerakan melalui pemasangan GOS Telemetry secara rutin.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Ir. Arief Mahmud, M.Si. menyampaikan bahwa pentingnya mencegah perdagangan satwa liar ilegal dan meningkatkan upaya penindakan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 adalah UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan satwa akan lebih tegas. Kepala Balai Besar KSDA NTT menyampaikan tingginya kasus perdagangan satwa liar ilegal mayoritas berasal dari wilayah timur indonesia, tidak hanya Komodo tetapi jenis beberapa jenis burung.
Balai Besar KSDA NTT telah melakukan upaya perlindungan habitat Komodo, di mana 85% habitatnya berada di luar kawasan konservasi. Ini adalah PR atau challenging tantangan bagi kita bagaimana melindungi habitat dan komodo yang ada di areal konservasi tersebut. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2024, akan memperkuat kita semua terutama di KSDAE untuk melakukan upaya-upaya yang lebih terintegrasi, lebih terstruktur, yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Melalui kerja sama dengan BRIN, tim telah melakukan pemetaan genetik Komodo untuk menentukan asal-usul spesimen. Hal ini memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap habitat dan populasi Komodo di wilayah Flores.
“Pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam konservasi. Beberapa contoh seperti wilayah Torong Padang dan Kuan Fatu menunjukkan bagaimana masyarakat setempat dapat melindungi habitat satwa liar melalui aturan adat. Rencana pelepasliaran Komodo ke habitat aslinya diharapkan dapat menjadi model bagi upaya konservasi serupa di masa depan, dengan pemantauan berkelanjutan menggunakan teknologi GPS,” ucap Kepala Balai Besar KSDA NTT.
Kepala Balai Besar KSDA Jatim, Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. menyatakan, bahwa translokasi/ pelepasliaran salah satu satwa kebangaan nasional yaitu Komodo (Varanus komodoensis) ke habitat alaminya merupakan langkah dan upaya penyelamatan dan pelestarian satwa liar hasil penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Selain itu pelepasliaran satwa ini juga dalam rangka memperingati: Hari Cinta Puspa dan Satwa Tahun 2024 serta sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa peran satwa liar dalam ekosistem sangat penting, selain itu kegiatan perdagangan illegal dan penyelundupan satwa liar adalah pelanggaran undang-undang Nomor: 32 Tahun 2024 yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda.
BBKSDA Jawa Timur sangat mengapresiasi: Direskrimsus Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya serta instansi terkait yang berhasil menggagalkan penyelundupan Komodo. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Balai Besar KSDA NTT, Balai Taman Nasional Komodo, Komodo Survival Program (KSP) dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan menerima translokasi satwa liar jenis Komodo ke habitatnya. Kami akan selalu berupaya menjalin kerjasama dan koordinasi MULTIPIHAK dalam rangka pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar, untuk meminimalisir upaya penyelundupan satwa.
Proses hukum tindak pidana dalam kasus ini, telah Inkrah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 862/Pid.Sus/LH/2024/PN Sby, tanggal 11 Juli 2024, dimana: menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan
denda Rp.10.000.000,00 subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) ekor Komodo (Varanus komodoensis) dalam keadaan hidup, dikembalikan ke negara melalui BBKSDA Jawa Timur.
Berdasarkan hasil uji tes geneologi dari Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM, satwa Komodo tersebut merupakan komodo dengan wilayah sebaran habitat alami dari Pulau Flores bagian utara.
Sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian satwa komodo tersebut, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 telah dilaksanakan serah terima satwa komodo antara BBKSDA Jawa Timur dengan BBKSDA NTT berlokasi di Komodo Vicitor Center Balai Taman Nasional Komodo. Selanjutnya Komodo tersebut akan dilepasliarkan di kawasan TWAL 17 Pulau (Pulau Ontoloe) Kab. Ngada, dan dilakukan pemantauan perilaku dan pergerakan melalui pemasangan GOS Telemetry secara rutin.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Ir. Arief Mahmud, M.Si. menyampaikan bahwa pentingnya mencegah perdagangan satwa liar ilegal dan meningkatkan upaya penindakan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 adalah UU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan satwa akan lebih tegas. Kepala Balai Besar KSDA NTT menyampaikan tingginya kasus perdagangan satwa liar ilegal mayoritas berasal dari wilayah timur indonesia, tidak hanya Komodo tetapi jenis beberapa jenis burung.
Balai Besar KSDA NTT telah melakukan upaya perlindungan habitat Komodo, di mana 85% habitatnya berada di luar kawasan konservasi. Ini adalah PR atau challenging tantangan bagi kita bagaimana melindungi habitat dan komodo yang ada di areal konservasi tersebut. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2024, akan memperkuat kita semua terutama di KSDAE untuk melakukan upaya-upaya yang lebih terintegrasi, lebih terstruktur, yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Melalui kerja sama dengan BRIN, tim telah melakukan pemetaan genetik Komodo untuk menentukan asal-usul spesimen. Hal ini memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap habitat dan populasi Komodo di wilayah Flores.
“Pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam konservasi. Beberapa contoh seperti wilayah Torong Padang dan Kuan Fatu menunjukkan bagaimana masyarakat setempat dapat melindungi habitat satwa liar melalui aturan adat. Rencana pelepasliaran Komodo ke habitat aslinya diharapkan dapat menjadi model bagi upaya konservasi serupa di masa depan, dengan pemantauan berkelanjutan menggunakan teknologi GPS,” ucap Kepala Balai Besar KSDA NTT.
Kepala Balai Besar KSDA Jatim, Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. menyatakan, bahwa translokasi/ pelepasliaran salah satu satwa kebangaan nasional yaitu Komodo (Varanus komodoensis) ke habitat alaminya merupakan langkah dan upaya penyelamatan dan pelestarian satwa liar hasil penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Selain itu pelepasliaran satwa ini juga dalam rangka memperingati: Hari Cinta Puspa dan Satwa Tahun 2024 serta sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa peran satwa liar dalam ekosistem sangat penting, selain itu kegiatan perdagangan illegal dan penyelundupan satwa liar adalah pelanggaran undang-undang Nomor: 32 Tahun 2024 yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda.
BBKSDA Jawa Timur sangat mengapresiasi: Direskrimsus Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya serta instansi terkait yang berhasil menggagalkan penyelundupan Komodo. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Balai Besar KSDA NTT, Balai Taman Nasional Komodo, Komodo Survival Program (KSP) dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan menerima translokasi satwa liar jenis Komodo ke habitatnya. Kami akan selalu berupaya menjalin kerjasama dan koordinasi MULTIPIHAK dalam rangka pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar, untuk meminimalisir upaya penyelundupan satwa.
