Maumere, 09 November 2018

Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Maumere melaksanakan Focus Grup  Discusion (FGD) bersama stakeholders di Sylvia Hotel, Maumere pada tanggal 8 November 2018. FGD dilaksanakan dalam rangka membahas Draft Pedoman Kerja Tata Kelola PNBP Kawasan Konservasi TWAL Teluk Maumere sekaligus membangun kesepahaman antarpihak yang berkepentingan agar berperan secara partisipatif dalam tata kelola PNBP pada TWAL Teluk Maumere.

Stakeholders yang hadir dalam kesempatan tersebut terdiri dari stakeholders eksternal dan internal. Stakeholders eksternal terdiri dari pelaku usaha wisata, asosiasi, perwakilan kader konservasi, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan beberapa instansi teknis lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.  Sedangkan  stakeholders internal terdiri dari Bidang KSDA Wilayah II Ruteng dan Bidang Teknis pada Balai Besar KSDA NTT

FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Konservasi Wilayah II Ruteng dimana dalam sambutannya dinyatakan bahwa pengelolaan konservasi sumber daya alam hanyati dan ekosistemnya bersifat holistik sehingga perlu melibatkan para pihak (stakeholders).  Permasalahan dalam tata kelola PNBP pada TWAL Teluk Maumere yaitu kawasan yang open access, adanya benturan kepentingan dari berbagai pihak terkait, serta keterbatasan dukungan (sarana prasarana, SDM, dan anggaran). Lebih lanjut lagi, Kepala Bidang Konservasi Wilayah II berharap agar melalui FGD tersebut terjadi diskusi untuk memperoleh masukan konstruktif dari parapihak, membangun komitmen dan kesepahaman dalam mendukung tatakelola PNBP pada kawasan TWAL Teluk Maumere, serta menghindari terjadinya benturan kepentingan pada tataran operasional dilapangan.

Materi yang disajikan oleh para narasumber dalam FGD tersebut yaitu Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten  Sikka (Petrus Poling W. ST. MT., MSc, Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka), Kebijakan Pengembangan Parawisata Alam pada Kawasan Konservasi (Dr. Elisa Iswandono,  Balai Besar KSDA NTT),  Penerapan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian LHK (Juna Mardani, Bidang KSDA Wilayah II ruteng). FGD dilanjutkan dengan diskusi panel serta pembahasan Draf  Pedoman kerja Tatakelola PNBP Kawasan Konservasi pada TWAL Gugus Pulau teluk Maumere.

Rancangan Tata Kelola PNBP TWAL Teluk Maumere merupakan sebuah inovasi baru yang digagas oleh Kepala SKW IV, Agustinus Djami Koreh, SST., M.Si dalam rangka proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan ke-30 yang diselenggarakan oleh BP2SDM kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam paparannya, Kepala SKW IV selaku project leader, menyampaikan bahwa kawasan TWAL Teluk Maumere potensinya tinggi untuk dikembangkan. Akan tetapi disisi lain masih dijumpai permasalahan yang menghambat pembangunan konservasi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan komitmen kerjasama  antar semua stakeholders yang berkepentingan terhadap TWAL Teluk Maumere.

Akhir dari FGD ini adalah penandatanganan rumusan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam Komitmen Kerjasama dalam Pelaksanaan Tata Kelola PNBP Kawasan TWAL Teluk Maumere. Keberhasilan gagasan proyek perubahan ini tentunya memerlukan dukungan dan kerjasama dari parapihak. Harapan akhirnya tidak lain adalah optimalisasi PNBP  TWAL Teluk Maumere yang berjalan secara efektif dan efisien.

©Martinus Raya Sili - BBKSDA NTT