Call Center.pngStop Illegal.png
100_3258.JPG17 pulau.JPG20160721_161823.jpgDSC00453.JPGDSC00546.jpgDSC_0044.JPGDSC_0404.JPGDSC_0530.JPGDSC_0556.JPGDSC_0648.JPGDSC_0768.JPGDSC_0964.JPGIMG_3146.JPGIMG_5732.JPGIMG_6219.JPGIMG_6411.JPGP1020015.JPG_DSC0323.JPGwae wuul.JPG

 

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur diberi amanah untuk memangku 28 unit kawasan konservasi yang terdiri dari 8 kawasan cagar alam, 6 kawasan suaka margasatwa, 12 kawasan taman wisata alam dan 2 kawasan taman buru. Disamping itu BBKSDA NTT juga melaksanakan tugas koordinasi bimbingan teknis pengeloaan taman hutan raya yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta melaksanakan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Teknis KSDA mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosisitemnya.

Jumlah kawasan yang cukup banyak dengan letak dan posisi yang menyebar pada pulau-pulau yang ada di Provinsi NTT, menyebabkan peran dan fungsi dalam melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat mengalami sangat banyak kendala.  Belum lagi dengan panjangnya birokrasi serta tidak adanya mekanisme atau prosedur yang jelas bagi petugas selain menyebabkan ketidak pastian waktu penyelesaian pelayanan, lambatnya pelayanan kepada masyarakat juga dapat memberikan peluang terjadinya praktek KKN.

Dalam rangka mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai reformasi birokrasi, BBKSDA NTT turut mencanangkan program mutu pelayanan publik yang bersih dari KKN. Luasnya wilayah kerja dan terdiri dari pulau-pulau, serta terbatasnya sumber daya manusia membuat peningkatan mutu pelayanan publik ini cukup sulit untuk dilaksanakan secara optimal, terutama pelayanan perizinan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) dan Peredaran TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar).

Mengingat ditetapkannya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah pengembangan destinasi wisata oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diperkirakan akan berimbas pada peningkatan kunjungan pada kawasan konservasi, baik untuk tujuan wisata, pendidikan, penelitian, maupun peliputan oleh media nasional dan internasional. Hal ini akan berpotensi meningkatkan jumlah pemohon SIMAKSI yang akan melakukan berbagai kegiatan di kawasan konservasi. Perkembangan terbaru yang terjadi saat ini adalah masuknya jenis kayu sonokeling dalam daftar apendiks II CITES dan jenis ini sangat banyak terdapat di NTT. Hal ini berpotensi untuk meningkatnya jumlah pemohon izin edar dan surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri (SATS-DN) di masa yang akan datang. Kemungkinan dimasa yang akan datang masih akan banyak lagi perusahaan yang akan mengajukan izin edar TSL. Konsekuenasi dari meningkatnya jumlah perusahaan pemegang izin edar ini akan meningkatkan juga permohonan terhadap SATS-DN untuk mengangkut satwa, kayu, dan jenis tumbuhan lainnya yang berada di bawah kewenangan BBKSDA NTT.

Pengurusan perizinan secara konvensional yang dilaksanakan selama ini sangat menyulitkan bagi masyarakat karena proses pengurusan membutuhkan waktu yang lama, serta biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi. Terdapat gap yang cukup lebar antara kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat terhadap layanan perizinan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA NTT.

Kondisi nyata yang dihadapi di lapangan oleh BBKSDA NTT terkait dengan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut:

1)          Luasnya wilayah kerja BBKSDA NTT yang terdiri dari pulau-pulau;

2)          Tingginya biaya transportasi pemohon dalam pengurusan perizinan pengusahaan TSL dan Simaksi;

3)      Banyaknya bandara dan pelabuhan laut sebagai tempat pintu keluar peredaran TSL dan pintu masuk pengunjung kawasan konservasi (pemohon SIMAKSI);

4)          Terbatasnya Sumber Daya Manusia BBKSDA NTT;

5)          Adanya kecenderungan terjadinya peredaran TSL secara illegal;

6)    Adanya kecenderungan orang masuk kawasan konservasi tanpa izin karena kesulitan akses dalam memperoleh SIMAKSI;

7)   Pelayanan perizinan secara manual menyulitkan petugas lapangan dalam melakukan klarifikasi kesesuaian izin peredaran TSL dan SIMAKSI;

8)          Website BBKSDA NTT sudah tidak aktif lagi.

 Untuk menghilangkan gap yang ada dalam pelayanan perizinan ini perlu dilakukan terobosan-terobosan agar program peningkatan mutu pelayanan publik ini dapat diwujudkan. Salah satu terobosan yang paling mungkin dilakukan adalah menerapkan sistem pelayanan perizinan berbasis online untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan target hasil intervensi yang diharapkan sebagai solusi untuk menghilangkan gap tersebut

Untuk mencapaian pelayanan prima pelayanan perizinan di BBKSDA NTT, sangat disarankan program pelayanan berbasis online ini tidak hanya terbatas pada pelayanan perizinan SIMAKSI dan Peredaran TSL saja, namun harus dilaksanakan terhadap semua jenis perizinan seperti Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air, Izin Usaha Jasa Wisata, Izin Usaha Sarana Wisata, dan lain sebagainya.

Manfaat dari penerapan pelayanan perizinan berbasis online, yaitu :

1)     Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan SIMAKSI dan peredaran TSL pada BBKSDA NTT;

2)          Dapat membantu mengatasi kekurangan sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan publik;

3)          Dapat meningkatkan citra aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;

4)       Dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, mengurangi biaya transportasi, akomodasi dan waktu pengurusan izin;

5)          Mengurangi resiko terjadinya interaksi langsung antara pemohon dan petugas.

 

©Zaidi - BBKSDA NTT

 

Berita Terbaru

Penilaian METT Balai Besar KSD...

Dalam  rangka Pencapaian Target Indikator Kinerj...

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kaw...

  Penetapan kawasan Cagar Alam (CA) Mutis Timau p...

Simaksi dan SATS-DN Menuju Onl...

  Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur diberi ama...

Mbou di Torong Padang

  Torong Padang, suatu tanjung di Utara Pulau Flo...

Ekosistem Blue Carbon di Batas...

    Ekosistem blue carbon adalah ekosistem diman...

Datang dan Bergema

  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Te...

Samurai versus Buaya Pemakan M...

          Balai Besar KSDA NTT kedatangan seoran...

Bushcraft di Pulau Menipo

  Bushcraft adalah berkegiatan di alam bebas yang...

Sosialisasi Tumbuhan Dan Satwa...

            Pada sore hari di medio bulan Desembe...

Kabupaten Timor Tengah Selatan...

  Selama ini, kita mengenal Cagar Alam (CA) Mut...

Sio Manise Untuk Peningkatan P...

  Hasil diagnostic reading permasalahan pada Ba...

Analisis Pohon konflik TWA Rut...

Perambahan kawasan dan illegal logging TWA Ruteng ...

Perlindungan Habitat Komodo Be...

  Konsep Perlindungan Hutan Berbasis Ekosistem P...

Monitoring TSL (Ular) Usulan K...

Kupang, 7 Desember 2018 Wilayah kerja Balai Bes...

Pengamanan Kolaboratif TWA 17 ...

  Taman Wisata Alam (TWA) Tujuh Belas Pulau merup...

Rekreasi ke Camplong

  Kupang, 05/12/2018-Rekreasi, atau dulu kita bia...

Panduan Interpreter Wisata Ala...

  Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan ya...

Ruteng, The Refreshness of Flo...

Step on Flores land, it’s not only about the Kom...

Alam Spektakuler TWA Menipo

Memandang deburan ombak pantai selatan yang meng...

Ayo Wisata Bahari ke TWAL Telu...

TWAL Teluk Maumere juga dikenal dengan nama Gugu...

Eksotis dan Komplit, Wisata di...

Eksotis, kata yang mewakili Taman Wisata Alam La...

Pameran, Media Sosialisasi dan...

Pameran konservasi dilaksanakan dengan tujuan un...

Pentingnya Pembinaan Kader Kon...

    Telah menjadi kesadaran bersama bahwa kele...

Monitoring TSL (Burung) Usulan...

Kupang, 7 Desember 2018 Wilayah kerja Balai Besar...

Kunjungan TK Bintang Al Quran ...

“Awas tangannya.....” “Awas jarinya....” Kupang,...

Pilot Drone BBKSDA NTT

Kupang, 26 November 2018 Balai Besar KSDA NTT mer...

Konservasi Penyu TWA Menipo

  Perkembangan Konservasi Penyu di TWA Menipopada...

Konsultasi Publik Tapak TWA Ca...

Camplong, 14 November 2018 Pada hari Kamis, tangg...

FGD Tata Kelola PNBP TWAL G.P....

Maumere, 09 November 2018 Seksi Konservasi Wila...

Rescue Buaya Muara di Soliu

  Kupang, 2 November 2018 Pada tanggal 31 Oktobe...

Pemberdayaan Masyarakat di Des...

Maumere, 19 Oktober 2018. Balai Besar KSDA NTT m...

Pelatihan Penanganan Konflik M...

Kupang, 19 Oktober 2018. Dalam upaya mitigasi pe...

Guru Pemerhati KSDAE

Soe, 27 September 2018 Sebagai Unit Pelaksana Tek...

Konflik Satwa (Buaya) di Welul...

Maubesi, 17 September 2018 Pada tanggal 6 Septe...

Pemberdayaan Masyarakat Desa P...

BBKSDA NTT, 13 September 2018 Dalam pengelolaan T...

Upaya Pembangunan Karakter Gen...

BBKSDA NTT, 13 September 2018   Balai Besar KS...

Role Model Tanaman Obat Berbas...

BBKSDA NTT, 13 September 2018 Latar Belakang Tam...

Inventarisasi Masyarakat Tradi...

Riung, 12 September 2018 Taman Wisata Alam Laut (...

Penanganan Bangkai Paus Sperm...

Alor, 10 September 2018 Pada hari Senin,  tangg...

Nuri Diserahkan Sukarela di SK...

Maumere, 31 Agustus 2018 Balai Besar Konservasi...

Daging Penyu dan Lumba Lumba d...

Maumere, 31 Agustus 2018   Sebagai tindak lanj...

Penyerahan Satwa Secara Sukare...

Maumere, 28 Juni 2018 Balai Besar KSDA (BBKSDA) N...

Monitoring Penangkaran Ex-Situ...

Monitoring Penangkaran Ex-Situ Rusa Timor di Kota ...

Penyelamatan Komodo di Desa Ba...

Bari, 22 Juli 2018 Sehubungan dengan adanya inf...

Pengiriman Kulit Buaya dari Al...

Kupang, 2 Maret 2018. Sebanyak enam lembar kulit ...

TWA Camplong, Bukan TPA Camplo...

Camplong, 21 Februari 2018 “Ayo bergerak bersama”...

Partisipasi BBKSDA NTT di HMPI...

Kupang, 16 Desember 2017. Balai Besar KSDA Nusa T...

Kerjasama Pelestarian Kura-Kur...

Kupang, 28 September 2017 Dalam rangka Optimalisa...

Sosialisasi Perlindungan Rugu/...

Borong, 27  September 2017 Bertempat di Aula Dina...

Burung Beo dan Gigi Duyung Dia...

Kupang, 18 September 2017 Pada hari Senin tanggal...

Pembahasan Draft Role Model BB...

Kupang, 6 september 2017   BBKSDA NTT melaksanak...

Kerjasama Antara BBKSDA NTT da...

Kupang, 28 Agustus 2017. Bertempat di Kantor Bala...

Gubernur NTT di Stand Kehutana...

Kupang, 13 Agustus 2017 Gubernur NTT, Drs. Frans ...

Jelajah Sepeda Tahun 2017 di T...

Kupang, 13 Agustus 2017 Jelajah Sepeda Kompas 201...

Peringatan Hari Konservasi Ala...

Kupang, 10 Agustus 2017 Melalui Keppres Nomor 22 ...

Buaya Punya Kandang Baru

Kupang, 4 Agustus 2017 Buaya memiliki sifat 'homi...

Darurat Peredaran Tumbuhan dan...

Kupang, Februari 2017. Hanya dalam kurun waktu 2 ...

1 Ekor Buaya Betina Diamankan

Kupang, 9 Mei 2017. Menindaklanjuti laporan dari ...

Konservasi Penyu di TWA Menipo

Kupang, 19 Maret 2017. 150 ekor tukik hasil penet...