Perambahan kawasan dan illegal logging TWA Ruteng merupakan masalah inti dari konflik yang terjadi antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar kawasan, namun sebenarnya perambahan dan illegal logging adalah symptom dari konflik yang  terjadi oleh karena itu perlu dicari penyebab terjadinya perambahan. Untuk mencari dan mengurai akar penyebab, masalah inti dan efek dari konflik yang terjadi antara pengelola kawasan TWA Ruteng dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi, maka digunakan alat bantu analisis pohon konflik, yang dikembangkan oleh Fisher, dkk (2000).  Analisis pohon konflik untuk mendiagnosa alasan masyarakat melakukan perambahan dan illegal logging (gambar 1)

Gambar 1. Pohon Konflik

Alat bantu analisis pohon konflik ini membantu kita untuk melihat masalah intinya adalah perambahan kawasan/illegal logging TWA Ruteng denganfaktor-faktor penyebabnya teridentifikasi sebagai berikut:

1.   Motivasi Ekonomi

Motivasi ekonomi didorong oleh kepemilikan lahan semakin sempit karena pertambahan penduduk yang signifikan, tingkat kesuburan lahan dalam kawasan TWA Ruteng yang lebih tinggi, dan ditambah pola kehidupan masyarakat terutama di Kelurahan Waso yang meskipun termasuk wilayah kota namun masih mengandalkan sektor agraria.Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, maka pilihan untuk menggarap lahan-lahan tidur dan lahan dalam kawasan TWA Ruteng tidak dapat dihindari. Kebutuhan masyarakat terhadap kayu juga mendorong pembalakan liar di dalam TWA Ruteng.

2.   Motivasi Yuridis

  Secara de jure peraturan perundangan menjadi satu-satunya acuan pengelolaan sumber daya alam, tetapi secara de facto ada sistem nilai adat. Masyarakat tradisional di dalam dan sekitar kawasan sejak ratusan tahun sebelum penetapan kawasan memiliki hak-hak adat atas sumberdaya alam dengan pranata sosialnya. Motivasi yuridis ini dibagi ke dalam 2 (dua) sub motivasi sebagai berikut :

a.   Sub motivasi kurang tegak dan tegasnya hukum.

Masih kurangnya perlindungan dan pengamanan serta lemahnya koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten dan provinsi dalam pengelolaan TWA Ruteng menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam kawasan.

b.   Sub motivasi pengklaiman kepemilikan lahan secara sepihak oleh masyarakat.

Masyarakat mengklaim tanah ulayat pada kawasan TWA Ruteng bahkan terdapat upaya melegalkannya melalui pembuatan sertifikat hak milik pribadi.

3.   Motivasi Sosiologis

  Masyarakat melakukan perambahan karena meniru masyarakat lain yang merambah hutan sejak tahun 1990-an hingga diawal tahun 2000-an dan secara nyata berdampak positif terhadap ekonomi keluarga. Pengaruh globalisasi menyebabkan masyarakat mengukur kesejahteraan hanya dari sisi materi sehingga melakukan eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan melebihi kemampuan untuk regenerasi mengakibatkan kerusakan hutan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat tradisional..

4.   Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat yang rendah

  Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat sekitar kawasan konservasi berdampak pada kelestarian hutan dan keselamatan lingkungan. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sehingga terjadi perbedaan dalam merasakan kegunaan dan manfaat kawasan konservasi. Masyarakat menginginkan manfaat secara langsung dan belum memikirkan akibat atau tidak mau tahu dari perbuatannya, menyebabkan kerusakan dan merugikan pihak lain. Di sisi lain kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam saat ini telah tergerus tuntutan hidup/ desakan ekonomi.

5.   Motivasi Historis/Budaya

Masyarakat Manggarai menggarap kebun pada batas kawasan dan menganggapnya sebagai budaya setempat dengan semboyan “harat kope” artinya upah menjaga  batas kawasan. Sebagian warga kecewa dengan pergeseran tapal batas Belanda dan tapal batas pengelolaTWA Ruteng sehingga lahan garapan petani masuk dalam kawasan yang sudah ditanami tanaman kopi yang sudah dipanen bertahun-tahun lamanya.

Bagi masyarakat hukum adat Colol, tanah berarti penting karena bernilai ekonomis, sosial (faktor pemersatu persekutuan), religius magis. Hal tersebut terlihat dalam ungkapan "eta mai morin" yang artinya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemberian akses ke dalam hutan untuk kepentingan budaya merupakan suatu bentuk peningkatan kesejahteraan dan berdampak dukungan masyarakat terhadap kelestarian hutan. Pengakuan terhadap budaya lokal akan mendapatkan balasan berupa tanggung jawab pelestarian hutan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat tradisional.

Dampak dari masalah konflik tenurial di TWA Ruteng ini adalah:

1.          Kesejahteraan Masyarakat yang rendah

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang rendah menyebabkan masyarakat kurang termotivasi untuk memikirkan pemanfaatan hutan jangka pendek dan bukan pemanfaatan jangka panjang untuk kelestarian hutan. Ditinjau dari kacamata produktivitaas lahan, konflik mengakibatkan tidak adanya insentif dan kepastian dalam berusaha (memproduktifkan lahan) sehingga mendorong ketidakpedulian yang semakin tinggi terhadap kelestarian sumberdaya TWA Ruteng.

2.          Pelanggaran hukum

Status kawasan terambah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 butir (3) adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Masyarakat disekitar kawasan Konservasi TWA Ruteng dikategorikan sebagai perambah/pelanggar hukum karena selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan.  

Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan: (1) masyarakat tidak tahu atau mengerti arti penting kawasan konservasi, (2) masyarakat belum mengerti dan memahami tentang keharusan berpartisipasi dalam menjaga kawasan konservasi, (3) masih rendahnya peran masyarakat dalam pengendalian, dan (4) masih kurangnya bentuk kerjasama, kebersamaan, dan kesepahaman antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dalam menjaga keberadaan kawasan konservasi.

3.          Legalisasi tanah kawasan oleh masyarakat perambah

Belum berdaya secara ekonomi dan kurangnya penegakan hukum menyebabkan masyarakat merasa memiliki hak untuk melakukan pengelolaan hutan disekitar pemukiman mereka. Masyarakat yang meniru oknum perambah belum menerima tindakan yang tegas dan arif. Konflik membawa pada klaim atas lahan dengan pertimbangan historis (adat) sehingga mempersulit upaya pengelolaan lahan yang memperhatikan aspek bentang alam dan satu kesatuan ekosistem.

Tumpang tindih kebijakan terkait status lahan antara Kementerian Kehutanan dan BPN yang disebabkan kurangnya koordinasi kedua belah pihak, sudah terjawab dengan adanya peraturan bersama 3 menteri (Dalam Negeri, Kehutanan, BPN) yaitu Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Namun sampai saat ini Petunjuk Teknis tentang aturan tersebut belum dibuat sehingga semakin menambah ruwetnya masalah tenurial.

4.          Degradasi kawasan

Perambahan hutan akan menyebabkan degradasi kawasan TWA Ruteng. Dalam 5 (lima) tahun terakhir luas perambahan meningkat menjadi 3.976,16 Ha. Moira Moeliono (1996) menyatakan bahwa konsumsi kayu di Manggarai yang menggambarkan pengrusakan terhadap hutan lindung dan hutan produksi di Manggarai (sebelum pemekaran) terjadi karena beberapa faktor, yaitu penebangan kayu untuk kepentingan bangunan, ladang berpindah-pindah, kebun pengembangan tanaman kopi dan kebutuhan kayu bakar.Dari keempat tipe aksi pengrusakan terhadap hutan konservasi di Manggarai timur yang paling serius menyebabkan degradasi hutan yakni penebangan kayu untuk kepentingan bangunan dan perambahan hutan untuk kepentingan usaha pertanian.

5.          Perebutan Lahan

Faktor pemicu / penyebab perebutan lahan yaitu, perebutan batas tanah, perebutan hak waris, pengingkaran terhadap pemberian hak atas tanah ulayat, lemahnya penegakan hukum dan penggunaan tanah ulayat tidak sesuai peruntukan.

©Kriswoyo - BBKSDA NTT