Penetapan kawasan Cagar Alam (CA) Mutis Timau pertama kalinya adalah pada Tahun 1983 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983.  Yang terakhir adalah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT seluas ± 1.784.751 hentar termasuk didalamnya luas Cagar Alam Mutis Timau seluas 12.315,61 hektar dengan rincian yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seluas 9.888,78 Ha (80,29%) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) seluas 2.426,83 Ha (19,71%).

Kawasan CA Mutis Timau memiliki potensi wisata alam yaitu ekosistem pegunungan hutan hujan tropis yang didominasi oleh hutan ampupu (Eucalyptus urophylla)  yang beriklim sejuk pada ketinggian ± 2800 m dpl. Wilayah ini merupakan wilayah tertinggi di Pulau Timor dan merupakan satu-satunya kawasan hutan pegunungan yang memiliki daya tarik bagi  wisatawan baik mancanegara  maupun domestik di Pulau Timor.  Secara hidrologi  Cagar Alam Mutis Timau merupakan daerah tangkapan air di Pulau Timor dan terdapat dua sungai besar yang berhulu dari Gunung Mutis Timau yaitu daerah aliran sungai (DAS)  Benain  dan DAS Noelmina. Pada wilayah ini terdapat banyak sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan air  bersih, pengairan lahan pertanian, dan  pembangkit listrik tenaga mikro hidro.  Berbagai potensi dan aktivitas pemanfaatan ini tidak dapat diakomodir dalam kawasan CA Mutis Timau karena fungsinya saat ini terbatas hanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, penelitian, pendidikan dan kegiatan lainya yang menunjang budidaya.Oleh sebab itu maka diperlukan kegiatan evaluasi fungsi, yaitu serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap suatu kondisi yang sebelumnya telah ditetapkan kriterianya sebagai bahan penentuan kebijakan.

Dasar untuk melakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi termasuk CA Mutis adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.  Personil pelaksana untuk melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 371/Menlhk/KSDAE/KSA.0/8/2018 tanggal  31 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Mutis Timau Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timor.  Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah kegiatan pengambilan data lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 22 November 2018. Dari hasil kegiatan lapangan, tim evaluasi kesesuaian fungsi sepakat bahwa 1). Cagar Alam  Mutis Timau harus tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi karena potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki cukup tinggi, baik keanekaragaman ekosistem maupun spesies flora dan fauna yang khas; 2).Cagar Alam Mutis Timau telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang bertentangan dengan status kawasan sebagai cagar alam, yaitu pemanfaatan oleh masyarakat setempat, obyek wisata alam dan jasa lingkungan, oleh karena itu harus dialihfungsikan pada status kawasan konservasi lainnya yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut.

Konsultasi publik pada wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kota So’e yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan pada wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kota Kefamenanu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018. Konsultasi publik tersebut telah dihadiri berbagai perwakilan peserta dari Bappeda, Dinas Pariwisata, Bagian Ekonomi SETDA, Kecamatan, KPH dan LSM setempat.  Hasil penting dari konsultasi publik tersebut adalah bahwa peserta konsultasi publik sepakat agar CA Mutis Timau  dialihfungsikan pada status kawasan konservasi lainnya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan wisata alam. 

Setelah dilakukan konsultasi publik pada dua kabupaten TTU dan TTS maka dilakukan pembahasan draft laporan evaluasi kesesuaian fungsi pada tingkat pusat di ruang rapat Ditjen KSDAE di Gedung Manggala Wana Bakti pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018.  Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), Ibu Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.  Pada saat rapat pembahasan tersebut dibahas mengenai kemungkinan alihfungsi kawasan CA Mutis Timau ke status kawasan konservasi lainnya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan wisata alam. Namun satu hal yang paling prinsip adalah potensi keanekaragaman hayati harus tetap lestari lestari dengan adanya perubahan fungsi.  Perjuangan untuk alih fungsi masih belum berakhir. Apabila disetujui untuk alih fungsi maka akan ada kegiatan berikutnya, yaitu Evaluasi Fungsi Kawasan CA Mutis Timau yang akan menentukan apakah benar CA Mutis Timau perlu untuk berubah fungsinya ? Kalau benar maka status apakah yang lebih tepat ? Kita nantikan saja kabar selanjutnya ....

©Elisa Iswandono - BBKSDA NTT