Taman Wisata Alam (TWA) Tujuh Belas Pulau merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Pulau Flores, secara administrasi pemerintahan kawasan tersebut berada di wilayah Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengelolaannya TWA Tujuh Belas Pulau seluas 7.303,16 Ha berstatus Penunjukkan Kolektif yang merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan konservasi dengan fungsi TWA tersebut yang di dominasi wilayah konservasi perairan  memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah berupa ekosistem laut, ekosistem mangrove, dan merupakan salah satu habitat biawak komodo (Varanus komodoensis).

Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah suatu kegiatan untuk menjaga dan melindungi hutan dari berbagai gangguan yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna, ekosistem, habitat, tata air dan lain‐lain. Dengan pernyataan lain tujuan pengamanan hutan adalah untuk menekan dan mengurangi gangguan terhadap kawasan hutan maupun terhadap hasil hutan. Gangguan tersebut dapat berupa perambahan, penebangan liar (illegal logging), pencurian hasil hutan, perburuan liar, kebakaran hutan, pengembalaan liar, dan gangguan lainnya dari oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga diharapkan hutan dan segala isinya dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengertian secara umum pengamanan hutan berbasis komunitas adalah kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat pada sumber daya hutan yang ada di dalam hak kelola atau berada di sekitar pemukiman masyarakat tersebut. Sumber daya hutan yang dimaksud umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun memiliki nilai, baik ekonomi, sosial, ataupun kultural. Pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas idealnya diinisiasi, dikelola, dan didanai oleh masyarakat, yang kemudian keberadaannya diakui, dibina, dan difasilitasi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan selama ini belum berjalan secara optimal, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana pengamanan dari pihak pengelola. Rumusan yang harus ditemukan jalan keluarnya adalah bagaimana cara melindungi kekayaan keanekaragaman hayati kawasan TWA Tujuh Belas Pulau sembari mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi kesejahteraan penduduk yang hidup di sekitar kawasan. 

Pengamanan terpadu merupakan sebuah upaya dalam mengamankan potensi keanekaragaman hayati yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengamanan terpadu dilakukan bersama dengan masyarakat dan para pihak terkait, sehingga dapat meningkatkan kesadaran tahuan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengamanan khususnya di kawasan TWA Tujuh Belas Pulau,  maka diperlukan sebuah wadah kelembagaan melalui Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu kawasan TWA Tujuh Belas Pulau di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

Fakta Yang Mempengaruhi

1.   Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau merupakan penyumbang PNBP terbesar pada wilayah kerja lingkup BBKSDA NTT (Lakip BBKSDA NTT, 2017).

2.   Sebagian besar kawasan TWA Tujuh Belas Pulau berupa perairan di mana pada lokasi-lokasi tertentu telah mengalami kerusakan akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab.

3.   Terumbu karang adalah ekosistem perairan yang sangat produktif karena menghasilkan berbagai komoditas hayati laut, seperti ikan kerapu, udang lobster, rumput laut, dan berbagai jenis ikan hias.

4.   Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau, CA Riung,  dan CA Wolo Tadho merupakan 3 kawasan konservasi yang terletak pada satu hamparan dengan jumlah petugas lapangan yang terbatas yaitu sebannyak 7 (tujuh) orang, sehingga kegiatan pemantauan dan pengamanan belum maksimal.

5.   Rendahnya pemahaman masyarakat dan peran aktif para pihak dalam menjaga kelestarian dan keamanan kawasan TWA Tujuh Belas Pulau di Riung.

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.   Maksud dibentuknya Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu kawasan TWA Tujuh Belas Pulau adalah sebagai upaya pihak pengelola dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga di tingkat Kecamatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pengamanan kawasan.

2.   Tujuannya adalah membangun sinergitas para pihak di tingkat Kecamatan Riung untuk mengembangkan swadaya masyarakat dalam kegiatan pengamanan sehingga terbentuk kelompok Masyarakat yang aktif dan produktif  dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan hutan.

3.   Sasaran Kegiatan ini adalah mengkolaborasikan masyarakat daerah penyangga dari kawasan TWA Tujuh Belas Pulau dan para pihak terkait.

Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu

Kegiatan Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau Tahun 2018, dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2018 dengan hasil :

Setelah melalui beberapa tahapan proses, maka kemudian Kepala Balai Besar KSDA NTT menetapkan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu melalui Surat Keputusan Nomor : SK.207/K.5/TU/KSA/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018, tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau (Role Model) BBKSDA NTT Tahun 2018.

Progress Aksi

1.       Pengalokasian Anggaran dalam rangka mendukung kegiatan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau melalui DIPA Balai Besar KSDA NTT Tahun 2018 maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2.       Koordinasi dan konsultasi para pihak.

3.       Pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu.

4.       Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu.

5.       Inventarisasi Pemanfaatan Blok Tradisional oleh masyarakat.

6.       Patroli pengamanan terpadu dan fungsional.

7.       Pengadaan sarana pengamanan laut berupa perahu motor.

Hasil Yang Diharapkan

Dengan terlaksananya pengamanan terpadu di TWA Tujuh Belas Pulau diharapkan secara signifikan dapat menurunkan jumlah gangguan kawasan. Upaya pengamanan tersebut akan menjadi suatu upaya sinergitas antara komunitas yang ada di masyarakat (community based protection) dengan lembaga-lembaga terkait disekitar kawasan termasuk para pelaku wisata. Dampak langsung yang diinginkan adalah pulihnya atau meningkatnya tutupan terumbu karang yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya jumlah pendapatan di sektor wisata sehingga dapat mendorong roda perekonomian masyarakat di daerah penyangga menuju kawasan lestari masyarakat sejahtera.

Hambatan dan Peluang ke depan (Pasca Tahun 2018)

Dalam proses pelaksanaan Pengamanan Hutan Berbasis Kolaboratif Antar Komunitas dan Lembaga melalui Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau, beberapa hambatan dan peluang yang akan dijumpai kedepan adalah

Hambatan :

1.       Kebutuhan data awal berupa kondisi tutupan karang yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti mengingat belumteralokasinya anggaran yang mendukung kegiatan tersebut. Hal ini akan menjadi hambatan pada saat dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan dalam hal penurunan tingkat kerusakan kawasan.

2.       Adanya kemungkinan program tidak berkelanjutan. Hal ini sangat tergantung pada kebijakan program dan penganggaran di tingkat Ditjen KSDAE dan pada DIPA Balai Besar KSDA NTT.

Peluang :

1.       Kegiatan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau dapat disertai dengan kegiatan Study Pengkajian Kondisi Ekosistem Terumbu Karang sebagai dasar untuk kegiatan pemulihan kondisi terumbu karang.

2.       Dengan telah terlaksananya beberapa tahapan kegiatan Tim Koordinasi Pengamanan Terpadu termasuk penetapan tim pelaksana melalui SK Kepala Balai Besar, maka kegiatan di tahun 2018 dapat dievaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk keberlanjutan program kedepan.

3.       Lahirnya peran aktif masyarakat dan lembaga terkait di tingkat Kecamatan Riung dalam upaya mengamankan dan melestarikan kawasan yang akan berdampak pada meningkatnya pendampatan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Tinjauan Pustaka

Waldemar, H. 1998. Pengalaman Lapangan dalam Pengamanan Hutan. Lokakarya Kepala Balai KSDA dan Taman Nasional. Departemen Kehuatanan. Bogor

Waldemar, H. 2007. Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Pusat Diklat Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor

Siregar, Fahrian. 2014. Panduan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat. FORINA. USAID. Bogor

Sitorus, Tamen. 2017. Role Model Balai Besar KSDA NTT Tahun 2018. BBKSDA NTT. Ditjen KSDAE. Kupang

Alang, Afridus. 2018. Laporan Hasil Kegiatan Patroli Pengamanan Terpadu Kawasan TWA Tujuh Belas Pulau Tahun 2018. BBKSDA NTT. Ditjen KSDAE. Ruteng

©Juna Mardani-BBKSDA NTT