Maumere, 19 Juli 2019.

Dalam rangka menjaga kelestarian biota laut yang dilindungi khususnya penyu dari ancaman kepunahan, Yayasan Misol Baseftin menggandeng Balai Besar KSDA NTT dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur untuk mendorong peran aktif Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas) melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pokwasmas. Kegiatan digelar pada tanggal 18-19 Juli 2019 bertempat di aula Kantor Desa Rita Ebang, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur.

Balai Besar KSDA NTT sebagai salah satu narasumber membawakan materi “Mengenal Penyu dan Aturan/Regulasi di Indonesia terkait upaya Pelestarian Penyu”. Dalam paparannya, Kepala SKW IV Maumere, Pieter RE Didok menyampaikan bahwa penyu termasuk hewan purba dan sudah ada sejak Zaman Jura  (145-208 juta tahun yang lalu) atau seusia dengan dinosaurus.

 Terdapat tujuh spesies penyu didunia yang oleh CITES digolongkan ke dalam  Apendix 1 atau terlarang untuk perdagangan internasional. Dari ketujuh spesies tersebut, enam spesies diantaranya ditemukan diperairan Indonesia dan semuanya masuk dalam kategori dilindungi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/kum/.1/5/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum/1/6/2018 Tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi). Keenam jenis penyu yang dilindungi adalah Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Pipih (Natator depressus), Penyu Lekang/abu-abu (Lepidochelys olivacea), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) serta Penyu Tempayan (Caretta caretta). Regulasi atau aturan lain yang terkait dengan upanya perlingdungan penyu adalah Keputusan Presiden nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahaan Convention on Internasional on Trade in Engdangered Species ( CITES), Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur, Ir. Maria Irene Erna Dasilfa menyampaikan perairan Flores Timur merupakan area jelajah lima dari enam spesies penyu yang berada di Indonesia. Pantai Desa Rita Ebang yang berpasir putih dengan garis pantai sepanjang 3 kilo meter ini merupakan tempat mendaratnya penyu untuk bertelur. Sayangnya saat ini jarang dijumpai penyu ke darat, untuk itu sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta tidak melakukan bycatch (tangkapan sampingan). Lebih lanjut Kepala Dinas menghimbau jika penyu tersangkut pada jaring agar dilepaskan kembali kehabitatnya dan jika menemukan kegiatan yang melanggar hukum di wilayah perairan Kabupeten Flores Timur dan sekitarnya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pada kesempatan yang sama ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Kecamatan Rita Ebang Kristoforus Kelang Werang menyampaikan bahwa Pokwasmas Kecamatan Rita Ebang sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah melakukan upaya konservasi penyu. Pokwasmas juga mempertahankan adat dan tradisi mengantarkan penyu kelaut dengan tarian adat setempat sehabis penyu bertelur di sepanjang pantai pasir putih Rita Ebang. Untuk mencegah serangan predator, telur penyu dikumpulkan dari tiap sarang dan diinkubasi ke fasilitas penetasan. Jumlah tukik yang berhasil dilepasliarkan adalah 2.303 ekor. Ketua Pokwasmas juga menyampaikan keinginan agar Balai Besar KSDA NTT dapat memfasilitasi perizinan agar kegiatan konservasi yang dilakukan tidak ilegal.

Seluruh peserta dan narasumber kegiatan berharap seusai workshop ini semakin banyak masyarakat dan pihak yang meningkat kesadarannya untuk melindungi satwa penyu yang terancam punah berikut ekosistem pesisir dan laut.

©Martinus Raya Sili– BBKSDA NTT