Selama dua hari pada tanggal 4 – 5 November 2022, Balai Besar KSDA NTT menyelenggarakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG). Sasarannya adalah rimbawan Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dan UPT KPH Kabupaten Kupang dan KPH Kota Kupang. Untuk narasumbernya menghadirkan Koordinator Kelompok Kerja PUG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Koordinator Kelompok Kerja PUG Provinsi NTT.

Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dimasudkan untuk peningkatan kapasitas satuan dalam rangka penyusunan perencanaaan pembangunan yang responsif gender. Tujuannya adalah (1) peserta atau satuan kerja dapat melakukan penyusunan anggaran responsif gender menggunakan Gender Analysis Pathway dan (2) peserta atau satuan kerja dapat melakukan penyusunan Gender Budget Statement sebagai dokumen akuntabilitas spesifik gender.

Kepala Balai Besar KSDA NTT (Ir. Arief Mahmud, M.Si) menyampaikan bahwa PUG muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki, rekan-rekan berkebutuhan khusus, para lanjut usia dan juga anak - anak. Kesenjangan gender merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender. Hal ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika berbicara tentang masyarakat, berarti sudah mencakup seluruh pihak, termasuk kelompok yang termarginalkan. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan kepastiannya.

Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang repsonsif gender,yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Untuk lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menyadari bahwa kinerja pembangunan memberikan manfaat yang tidak adil dan setara, maka dikembangkanlah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perencanaan responsif gender diharapkan menghasilkan anggaran responsif gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun dengan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Melalui PUG maka gender terintegrasi sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Harapan yang ingin diraih dari perencanaan responsif gender adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

Penyusun : Dewi Indriasari